Kelompok Arab bukanlah kelompok yang pertama menyatakan setia
terhadap Indonesia. Sebelum deklarasi Persatoean Arab Indonesia (PAI),
sekelompok orang Tionghoa mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI)
pada 1931.
Anies adalah satu-satunya calon gubernur DKI yang berkarier di bidang
akademik. Sylviana Murni juga pernah menjadi dosen, tapi ia calon wakil
gubernur, bukan calon gubernur. Ahok dan Agus sama-sama mencicipi
pendidikan pascasarjana, tapi hanya Anies yang menekuni karier di bidang
akademik. Hanya Anies pula yang meraih gelar Doktor atau PhD, menduduki
jabatan rektor di Universitas Paramadina, dan menjadi Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan.
Nalar akademik yang bertahun-tahun
digeluti Anies diuji selama proses kampanye Pilkada DKI. Reputasi Anies
sebagai seorang terpelajar yang mengajar (bahkan menginisiasi program
Indonesia Mengajar) dan peneliti dihadapkan dengan realisme politik yang
sama sekali tidak membutuhkan catatan kaki.
Salah satu ujian
itu datang saat ia mendatangi markas Front Pembela Islam (FPI) di
Petamburan, Jakarta. Terutama, justru, karena Anies membuka pidatonya
dengan uraian tentang keilmiahan sebuah
paper. Ceramah itu kemudian masuk ke soal-soal sejarah, khususnya sejarah Islam di dunia dan kelompok Arab di Indonesia.
Tulisan
ini adalah usaha pengecekan fakta, atau bisa juga disebut sebagai upaya
melengkapi ceramah itu dengan hal-hal yang luput diutarakan Anies.
TENTANG JALUR REMPAH
Anies:
Apa barang yang dibawa di jalur sutra itu? Yang dibawa adalah
rempah-rempah. Dibawanya dari mana? Dari Maluku. Ketika kemudian jalur
sutra itu ditutup, yang pegang adalah pedagang Islam. ... Bahwa rempah
itu dibawanya dulu memang Jalur Sutra, tapi kemudian menggunakan jalur
laut. Jauh lebih murah, jauh lebih efisien ... Dan di sanalah yang
namanya transmultinasional muslim itu terjadi. Bentangannya kira-kira
dari Maroko hingga ke Maluku. ... 60% GDP dunia di tangan mereka. Dan
apa bahasa internasionalnya? Bahasa internasionalnya adalah bahasa Arab.
Lingua franca di semua titik menggunakan bahasa Arab.
Pertama,
Jalur Sutra merujuk rute transportasi perdagangan yang menghubungkan
Timur dan Barat, terutama dari Asia Daratan khususnya Cina ke Laut
Mediterania, yang dari sana berlanjut hingga ke dunia Eropa. Ini adalah
jaringan perdagangan berusia tua yang sudah dimulai setidaknya sejak
Dinasti Han, satu atau dua abad sebelum Masehi.
Apa yang dibawa
di Jalur Sutra? Tentu saja: sutra. Tentu ada barang-barang yang lain,
termasuk rempah-rempah. Selain sutra dan rempah, perdagangan di Jalur
Sutra menjual berbagai komoditas, mulai dari kertas, besi, logam
berharga (giok), teh, gading, kulit, dan lain-lain.
Seluruh
uraian Anies tentang Jalur Rempah merujuk perdagangan melalui jalur
laut. Benar, selain lewat jalur darat, komoditas sutra juga memang
didistribusikan melalui jalur laut. Maka, ada istilah Jalur Sutra Laut
(Maritime Silk Routes). Namun, laut bukanlah rute awal dan utama.
Ketika
Jalur Sutra dijadikan Situs Warisan Dunia oleh Unesco, area yang
ditetapkan adalah Koridor Chang'an-Tianshan yang merentang dari Cina,
Kazakhstan, dan Kyrgystan. Mayoritas situs-situs yang ada dalam koridor
tersebut berada di darat. Hanya ada dua situs dalam Koridor
Chang'an-Thianshan yang merujuk pada Jalur Sutra Laut.
Kedua,
Anies benar mengatakan rute transportasi laut adalah tulang punggung
perdagangan rempah. Namun, Anies tidak mengatakan bahwa transportasi
laut tidak hanya mengangkut rempah-rempah dan tidak hanya dikuasai
pedagang muslim.
Seperti halnya Jalur Sutra yang juga menjual
komoditas yang lain, transportasi laut yang disebut Anies sebagai Jalur
Rempah sudah lebih dulu melayarkan komoditas dupa atau bahan wewangian
aromatik. Maka, ada istilah Incense Road (atau Jalur Menyan).
Selain
menghidupkan rute transportasi dari Laut Mediterania ke wilayah-wilayah
tengah Afrika melalui jalur darat melintasi Gurun Sahara, Jalur Menyan
ini juga melalui Laut Merah dan Teluk Arab. Ia menautkan kawasan Arab
dengan Eropa dan Afrika. Jalur Menyan ini sudah ada sebelum Yesus lahir,
artinya sejak zaman sebelum Masehi.
Komoditas yang dilayarkan
lewat Jalur Menyan ini salah satunya adalah—harus menggunakan kata
"terutama" ketimbang "salah satunya" jika memang ingin menghidupkan
peran Indonesia dalam sejarah transportasi-perdagangan dunia—kamper.
Komoditas kamper inilah yang mempopulerkan nama Barus, diperkirakan
terletak di pantai timur Sumatera, hingga ke kota-kota dan bandar-bandar
penting dunia.
Jika "Barousai" dalam peta Ptolemeus memang
merujuk Barus, maka Sumatera dan transportasi laut di Samudera Hindia
sebenarnya sudah ramai sejak awal Masehi (Ptolomeus hidup antara tahun
90 sampai 168 Masehi), sekurang-kurangnya pada abad ke-11 jika merujuk
Prasasti Tamil.
Transportasi laut ini juga sudah lebih dulu
dihidupkan berbagai kebudayaan dari bermacam-macam bangsa
sebelum—merujuk ucapan Anies—Utsman menutup rute (kurang jelas apakah
Utsman yang dirujuk adalah Utsmaniyah di Turki atau Khalifah Utsman bin
Affan). Dari Yunani, Romawi, Phoenicia, Carthage, Alexandria, Hindustan,
Cina, hingga Venesia. Agamanya macam-macam: mulai dari Pagan, Buddha,
Syiwa, Kristen, hingga akhirnya Islam.
Ketiga, kurang
tepat jika perdagangan rempah menggunakan laut dikaitkan dengan "lebih
murah dan lebih efisien." Jalur utama perdagangan rempah-rempah sejak
awal sudah menggunakan laut karena produsen-produsen utama rempah banyak
berada di kawasan-kawasan pantai. Menggunakan jalur darat kadang
dilakukan, namun lebih ramai melalui laut.
Untuk beberapa
kawasan bahkan tidak ada opsi selain melalui laut, misalnya untuk Maluku
yang disebut Anies. Bukankah Maluku adalah kepulauan? Jangankan
menjangkau Istanbul atau Hadramaut, menjangkau Makassar pun tidak bisa
dijangkau dengan perjalanan
darat.
Keempat,
yang juga absen dalam uraian Anies adalah: perdagangan rempah yang
memperkenalkan Maluku kepada dunia adalah perdagangan rempah tahap
kesekian. Jauh sebelum itu, ada kawasan lain yang menjadi produsen
rempah.
Salah satunya dikenal sebagai Land of Punt (sebagian
menyebutnya di Afrika, ada juga yang percaya di Arab selatan) yang
dihidupkan oleh Laut Eritrea, nama kuno untuk perairan yang meliputi
area dari Tanjung Harapan di Afrika hingga Teluk Arab. Sebelum itu,
kawasan Kerala di India menjadi produsen penting rempah-rempah,
sampai-sampai Kerala disebut sebagai "spice garden of India". Sisi barat
dan selatan Kerala berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.
Kelima,
Jalur Rempah sulit menggantikan istilah Jalur Sutra. Bukannya rempah
tidak pernah diperdagangkan di jalur daratan Asia, karena India juga
mengirim rempah ke Cina melalui darat, namun karena sutralah yang memang
menjadi komoditas andalan Cina di awal pembukaan jalur itu. Untuk rute
yang memang diinisiasi oleh Cina ini, rempah memang bisa dinomorduakan.
Ini
tidak sesederhana, atau dalam istilah Anies, "cepat-cepatan klaim". Ini
pertarungan diskursus, perihal dunia wacana yang sesungguhnya tidaklah
netral, namun ikut ditentukan oleh konstelasi kekuasaan.
Tentu
Anies tahu hal ini. Maka, dalam uraian di Petamburan ia menyebut "Barat
Tengah" untuk apa yang lebih lazim disebut “Timur Tengah”. Ia mengerti
istilah "Timur Tengah" memuat bias Eropa. Sebab “timur” dalam “Timur
Tengah” berarti diukur berdasar posisi berdiri dari Eropa. Anies
menggunakan Barat Tengah untuk menjelaskan bahwa jazirah Arab memang
berada di barat jika dipandang dari Indonesia.
Edward Said,
penulis yang berupaya membongkar nalar eurosentrisme, menyebut hal ini
sebagai "imaginative geography" di dalam buku klasik
Orientalism.
TENTANG KETURUNAN ARAB DAN POLITIK INDONESIA
Anies:
[D]ulu orangtua kami itu dulu pendiri Partai Arab Indonesia, yang
Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan; satu, tanah airnya Indonesia.
Dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun '34. Bapak-bapak ibu
sekalian, orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahunnya '34.
Anies
benar bahwa pada 1934 (tepatnya 4 Oktober 1934) memang ada semacam
pertemuan keturunan Arab, didominasi anak muda, yang menyatakan tanah
airnya adalah Indonesia, bukan lagi Arab (lebih tepatnya: Hadramaut).
Namun pada 1934 tidak ada yang namanya Partai Arab Indonesia (PAI). Yang
ada adalah Persatoean Arab Indonesia. PAI sebagai partai baru muncul
dalam Kongres PAI IV yang berlangsung pada 18-25 April 1940.
Kelupaan
tentu dapat dimaklumi. Ini hal biasa. Namun agar tidak menyepelekan
perbedaan antara “Persatuan” atau “Partai”, perlu diterangkan bahwa
perubahan dari “Persatuan” menjadi “Partai” memuat cerita yang tidak
sepele. Banyak hal terjadi dari 1934 sampai 1940, baik di luar
masyarakat keturunan Arab maupun di dalam masyarakat keturunan Arab. Di
antara sesama keturunan Arab sendiri berlangsung dinamika yang tidak
ringan.
Dinamika ini terkait banyak isu, namun salah satunya
adalah perdebatan alot yang tidak tuntas pada 4 Oktober 1934: orientasi
keturunan Arab itu harus diarahkan pada tanah asal,
homeland, yaitu Hadramaut ataukah kepada Indonesia?
Perdebatan
internal ini yang tidak disebutkan dalam pidato Anies. Agar lebih
lengkap, supaya tidak simplisistis pada detail cerita, perlu disampaikan
bahwa ada keturunan Arab yang memilih tetap merujuk Hadramaut sebagai
orientasi kesetiaannya.
Memang benar bahwa deklarasi 1934
mendeklarasikan PAI bertanah air Indonesia. Juga benar bahwa Abdul
Rahman Baswedan, kakek Anies sebagai tokoh utamanya, sangat
bersungguh-sungguh menganggap Indonesia sebagai tanah air. Namun tidak
semua keturunan Arab menyepakati itu. Penolakan ada, bahkan ramai.
A.R.
Baswedan bahkan merasakan sendiri tantangan dari sesama keturunan Arab.
Disertasi Husein Haikal, profesor sejarah di Universitas Negeri
Yogyakarta,
Indonesia-Arab dalam Pergerakan Kemerdekaan Indonesia, mengisahkan
ancaman kepada A.R. Baswedan bahkan sampai berupa ancaman fisik.
Husein Haikal bahkan menyebut para penentang A.R. Baswedan nyaris
berhasil melaksanakan niatnya namun urung dilakukan karena melihat fisik
A.R. Baswedan yang kurus (baca laporan
Tempo edisi 15 Desember 2008).
PAI
jelas tidak begitu saja menjadi suara mayoritas. Bahkan, pada 1938
lahir Indo Arabisch Beweging (IAB) yang diinisiasi oleh M.B.A Alamudi.
Delapan tahun sebelumnya, orang yang sama mendirikan Indo Arabisch
Vereniging (IAV). Orientasi keduanya sama: menjunjung tinggi homeland,
Hadramaut, alih-alih menjunjung nasionalisme Indonesia. Di kemudian
hari, Alamudi bahkan menjadi semakin dekat dengan Belanda, bahkan berada
di sisi Belanda, walaupun proklamasi sudah dinyatakan. Dan ia tentu tak
sendiri, ada segmen keturunan Arab yang berada di belakangnya.
Jika
lebih rinci lagi, isunya lebih kompleks dari sekadar pro Hadramaut atau
Indonesia atau PAI vs IAB. Ada soal sayyid dan non-sayyid hingga soal
pernikahan beda “kasta”, hingga konflik antara Al-Irsyad dengan
Arrabitah.
Namun hal-hal di atas rasanya sudah cukup untuk
memperbaiki apa yang disampaikan Anies sebagai: “Dan ini
(mendeklarasikan Indonesia sebagai tanah air) yang melakukan siapa?
Seluruh kelompok (keturunan Arab)“. Pernyataan Anies itu, sejujurnya,
terlalu simplisistis—jika bukan keliru.
Anies:
Apa sih yang terjadi itu? Nekat. Tahun 34 nekat. Apakah Indonesia sudah
ada. Belum. Belum. Kalau orang Jawa mengatakan “saya Indonesia”,
ternyata Indonesia tidak terjadi dia tetap Jawa. [...] Lha ini orang
Arab mengatakan saya Indonesia barangnya belum ada. Kalau ternyata
Indonesia tidak terjadi, mau ngaku Jawa gak bisa, mau ngaku Arab dia
bilang “ente udah bilang Indonesia, cari aja sana Indonesia di mana”.
Ndak ada barangnya.
Indonesia tentu saja belum eksis
sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Bahkan bagi Belanda, 17
Agustus 1945 itu tak membuat Indonesia ada. Belanda baru mengakui
Indonesia pada 1949 melalui Konferensi Meja Bundar.
Namun, agar
tidak menjadi glorifikasi asal-usul sendiri, bolehlah disampaikan bahwa
soal nekat-nekatan ini sesungguhnya juga terjadi pada nasionalis
beretnis Jawa atau Minang atau Makasar sekalipun. Bahkan Sukarno, Hatta,
atau Tan Malaka pun tak tahu apakah Indonesia akan merdeka, sementara
mereka sudah bersikap radikal dan terbuka menentang Belanda.
Belum
lagi pejuang-pejuang anonim, atau yang bukan profil kelas atas, yang
nasibnya benar-benar tak menentu jika tertangkap Belanda. Orang seperti
Mas Marco atau Haji Misbach yang dibuang ke Papua itu tak pernah tahu
mereka bisa kembali ke Jawa atau tidak. Mereka bisa berharap bebas jika
Indonesia merdeka, tapi tak ada yang tahu itu akan terjadi kapan.
Menjadi
Indonesia alias memutuskan berpihak pada gagasan tentang tanah air
Indonesia, saat kolonialisme masih menancap dalam, hampir selalu
membutuhkan kenekatan. Tanpa kecuali.
Siapa bilang nasionalis
Indonesia dari Jawa tidak memikul risiko jika Indonesia akhirnya tidak
merdeka? Perdebatan tentang kesetiaan harus diarahkan kepada Jawa
ataukah kepada identitas baru bernama Indonesia juga bukannya tidak
sengit. Dan yang berpihak pada identitas baru Indonesia ini, selain
harus bersiap dipenjara, seringkali juga dianggap sudah bukan lagi Jawa
di mata orang-orang konservatif.
Anies:
Mereka menyatakan sumpah tanah air Indonesia sebelum Indonesia-nya ada.
Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di
indonesia. Enggak ada. Dan ini yang melakukan siapa? Seluruh kelompok.
[...]
Sebelum PAI berdiri dan mendeklarasikan kesetiaan
pada tanah air Indonesia, sekelompok orang Tionghoa sudah lebih dulu
mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada 25 september 1932.
Sebagaimana PAI, PTI adalah organisasi yang mempromosikan pandangan agar
warga keturunan Tionghoa (yang lahir) di Indonesia menjunjung tinggi
tanah air Indonesia. Bagi PTI, Indonesia adalah tanah airnya serta
menuntut persamaan hak dan kewajiban dengan orang pribumi yaitu mau
berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan percaya bahwa nasib mereka
terikat dengan nasib orang Indonesia pribumi.
PTI didirikan oleh
Liem Koen Hian. Siapa dia? Dia mentor A.R. Baswedan dalam jurnalisme dan
politik. Liem yang mengundang A.R. Baswedan untuk bergabung dengan
Sin Tit Po yang dipimpin Liem. Bahkan PAI sendiri terinspirasi dari PTI.
Hanya beda “A” dan “T” dari penamaan dalam bentuk singkatan.
Natalie Mobini Kesheh, dalam
The Hadrami Awakening: Community and identity in the Netherlands East Indies, 1900-1942
(hal. 135) menulis: [L]iem's ideas were an important influence upon his
own, and that the PTI was a model for PAI which Baswedan founded two
years later.”
PTI sendiri terinspirasi dari Indische Partij,
sebuah organisasi radikal yang, saking radikalnya, tidak pernah disahkan
oleh pemerintah kolonial. Kendati juga berisi orang-orang bumiputera,
dengan Soewardi dan Tjipto sebagai tokoh utamanya, tapi anggota Indische
Partij yang berlatar belakang keturunan Belanda atau Eropa lima kali
lipat lebih banyak dari orang bumiputera.
Kendati berdarah
Eropa, biasa disebut Indo(-Eropa), mereka menganggap Hindia sebagai
tanah airnya, bukan Belanda atau Eropa. Bukan hanya menganggap Hindia
sebagai tanah air belaka, mereka juga meyakini bahwa tanah Hindia ini
“bukan negeri milik Anda (penjajah Belanda). Negeri ini adalah negeri
milik kami, Tanah Air kami. Kelak negeri akan bebas selamanya”.
Kalimat
itu milik Douwes Dekker, seorang Indo-Eropa. Orang ini juga yang pada
1913 menulis sebuah surat dukungan saat Soewardi dan Tjipto dibuang
Belanda. Katanya: “Sekarang akhirnya kita merasakan bahwa kita tidak
saling lawan; kita, bangsa Hindia, tidak juga bersebelahan satu sama
lain, melainkan bersatu. Dengan terkejut kita menyadari apa yang
terjadi: urusan mereka adalah urusan kita. Penderitaan mereka adalah
penderitaan kita. Serentak segalanya menjadi begitu tajam dan jelas bagi
kita: Kita bersaudara: kita adalah satu.”
Apakah Liem Koen Hian
atau Douwes Dekker dan sesama rekan-rekan yang mendukungnya tidak
mengambil risiko dan tidak nekat? Tentu tidak.
Risiko mereka
juga terang: sebagai Cina, tentu Liem tahu bahwa stereotipe dan
kebencian terhadap mereka itu ada, sedangkan Dekker jelas akan selalu
dianggap oleh bumiputera sebagai “orang-sana” karena berkulit putih dan
berhidung mancung. Liem dan Dekker juga sama-sama menganut agama
minoritas.
Mengikuti penalaran Anies, jika Indonesia tidak
merdeka, mereka akan dianggap bukan Tionghoa dan Eropa (karena sudah
mendukung tanah air Hindia/Indonesia). Jika Indonesia merdeka, belum
tentu mereka diakui sebagai sepenuhnya WNI oleh bumiputera.
Seperti
halnya ada keturunan Arab pendiri IAV yang menolak menjunjung Indonesia
sebagai tanah air, tentu saja keturunan Cina dan Indo juga sangat
banyak yang tidak mau bergabung dengan nasionalisme Indonesia. Mayoritas
keturunan Indo bisa dikatakan sangat ragu, bahkan menolak, mendukung
gagasan Dekker.
Namun cukuplah dikatakan: kalimat Anies yang
berbunyi “Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab
di Indonesia” jelas keliru.
Anies: Apa yang
terjadi? Begitu Indonesia merdeka partainya membubarkan diri.
Bapak-bapak ibu sekalian cari di dunia mana ada sebuah partai
membubarkan diri karena tujuan telah tercapai. [...] Membubarkan diri,
bukan dibubarkan. [...] mengambil sikapnya non-kooperatif. gabungan
sesudah itu dengan MIAI, Majelis Islam A’la Indonesia.
Membubarkan
diri ini problematis atau masih sumir. MIAI jelas dibubarkan oleh
Jepang, lalu dibentuklah Masyumi. Bagaimana dengan PAI? Hamid Algadri,
salah seorang tokoh keturunan Arab, dalam buku Politik Belanda Terhadap
Islam dan Keturunan Arab Indonesia menulis di halaman 130: “Setelah
bermanis-manis dengan Indonesia beberapa waktu, semua partai politik
dibubarkan oleh Jepang, di antaranya PAI.”
Kemungkinan
“membubarkan diri” dalam istilah Anies adalah setelah kemerdekaan,
ketika Maklumat X yang menyerukan pendirian partai-partai diparaf Hatta
pada 3 November 1945, PAI sempat dibentuk lagi. Namun, karena
partai-partai yang ada sudah membuka diri kepada keturunan Arab, maka
tidak diperlukan lagi PAI. PAI pun dibubarkan.
Anies keliru
ketika menyebut PAI (atau juga MIAI di mana PAI akhirnya bergabung—dalam
hal ini Anies benar) berkiprah dalam politik masa itu dengan berhaluan
non-kooperatif. Istilah non-kooperatif merujuk sikap/pendirian yang
tidak bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial. PKI dan PNI-Baru
jelas non-kooperatif, tapi PAI tidak pernah bersikap non-kooperatif.
Jika
bersikap non-kooperatif, mustahil PAI diizinkan berdiri. Pada 1934,
konservatisme pemerintah kolonial sedang kuat-kuatnya. Sukarno, Hatta,
dan Sjahrir dibuang. Tidak ada lagi main-main dengan partai-partai
progresif dan revolusioner.
Kalau mau eksis dan aman,
berpolitiklah dalam kerangka sistem kolonial—yang untuk sebagian berarti
mengakui dan bersedia bergabung di Volksraad. A.S. Alatas, Ketua PAI
yang terpilih menggantikan AR Baswedan yang sakit pada 1938, adalah
anggota Volksraad.
Sikap non-kooperatif terkesan lebih heroik,
atau mengesankan sikap keras dan tanpa kompromi kepada Belanda. Tentu
Anies tidak ingin sedang mengatrol level heroisme keturunan Arab ketika
menyebut PAI sebagai partai non-kooperasi. Anies, sekali lagi,
sepertinya lupa, atau barangkali luput soal detail.
https://tirto.id/yang-tidak-dikatakan-anies-baswedan-di-markas-fpi-ce1b?gclid=CNKNgbLs7NICFQwmvQod-eYJqw